Pengurus PerCa Indonesia mengikuti Global Summit yg diselenggarakan oleh Diaspora Indonesia Network di JS Luwansa Hotel, Kuningan 21-22 Aug 2017.
Acara dibuka oleh Wapres Bapak Jusuf Kalla, dan pemaparan yg menarik tentang pembangunan Indonesia, oleh Menko Bapak Luhut Pandjaitan dan Kepala Bappenas Bapak Bambang Brodjonegoro. Pemaparan khususnya menyorot aspek ekonomi, keamanan dan pendidikan di Timur Indonesia, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini yang ingin dikerjasamakan dengan dukungan dan bantuan teknis/pendanaan dari masyarakat Diaspora Indonesia.
Hari kedua agenda penting adl sesi Pandangan Pemerintah dan DPR mengenai Dwi Kewarganegaraan dalam Era Globalisasi dan Jalannya Menjadi Prioritas, dengan narasumber Menteri Hukum dan Ham Bapak Yasonna Laoly, Phd., Dirjen AHU Bapak Dr. Freddy Harris, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Enny Nurbaningsih, Guru Besar Tata Negara UI Prof. Satya Arinanto dan Ibu Ike Farida SH., LLM – pengurus/Koordinator Tim Advokasi PerCa Indonesia.
Diskusi tentang Kewarganegaraan Ganda yang diusung oleh Diaspora ini, bermuara pada cukup sulitnya agenda ini masuk ke dalam pembahasan di DPR. Dimana UU Kewarganegaraan masih tidak bisa diangkat menjadi prioritas, termasuk karena masih kurang siapnya perangkat seperti naskah akademis yang mendukung isu DK.
Dari sisi BPHN, juga diulas, faktor-faktor pendorong yang masih lemah. Dimana usulan DK hanya dimotori oleh aspirasi masyarakat. Sementara usulan real dari pemerintah maupun DPR dewasa ini dinilai masih kurang kuat. Pemerintah dalam hal ini Menteri Yasonna dan Dirjen AHU, sebenarnya sangat memahami situasi dan aspirasi masyarakat Diaspora yang tinggal di luar negeri. Namun, pembahasan di DPR masih harus memenuhi beberapa PR penting, guna kelancaran advokasi ini.
Acara dilanjutkan dengan sosialisasi Kartu Diaspora/Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri oleh Kementrian Luar Negeri.
