News Update! Ahli: Ketentuan HM-HGB Dilepaskan dari Harta Bersama Perlu ada pengawasan yang diperketat jika terjadi peristiwa hukum yang menyebabkan HM dan HGB jatuh ke tangan WNA. Pakar Hukum Agraria FH Universitas Indonesia Prof. Arie Sukanti Hutagalung berpandangan seharusnya setiap Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk pelaku kawin campur berhak memiliki rumah berstatus Hak Milik dan […]
Category Archives: Advokasi
Atur Hak Milik Perkawinan WNI dengan WNA, Pemerintah Dorong MK Buat Terobosan Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Sidang dengan nomor perkara 69/PUU-XIII/2015 tersebut beragendakan mendengarkan keterangan Pemerintah. Diwakili Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, […]
Pengurus PerCa Indonesia Perwakilan Bali tanggal 8 Juni diundang bertemu dengan pejabat Konsulat Amerika Serikat di kantor mereka di kawasan Renon, Bali. Kiprah teman-teman pengurus di Bali sangat menarik bagi petugas perwakilan Konsulat USA. Pengurus Bali memperkenalkan Perkumpulan PerCa, visi-misinya, serta apa kegiatan yang dilakukan, baik di Pusat Jakarta dan di Bali. Pembahasan juga mengupas […]
Many years ago, I worked for my parents who own a video production company. Because it is a family business, you inevitably end up wearing many hats and being the czar of many different jobs. I mainly managed projects and worked as a video editor. On production, there were times that I was called on to work as an audio tech and was made to wear headphones on long production days. In those days, having a really good set of headphones that picked up every nuance of sound was essential to making sure the client got what they needed.
Pada tanggal 26 Mei 2015, pengurus PerCa Indonesia melakukan audiensi dan berdiskusi dengan Bapak Dr. Benny K. Harman,SH. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, dari Fraksi Partai Demokrat. Sebagai salah satu anggota DPR yang terlibat langsung dalam perumusan dan pembahasan UU Kewarganegaraan No. 12/2006 serta UU Keimigrasian No. 6/2011, pak Benny sangat memahami isu-isu PerCa. […]
Hari Kamis, tanggal 30 April 2015, Pengurus PerCa Indonesia sowan dan berdiskusi hangat dan akrab dengan DirJen Binapenta (Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja), Ibu DR. Reyna Usman dan team, membahas berbagai isu terkait aturan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di RI. Pembahasan meliputi kebijakan yang menyangkut TKA secara umum maupun khusus yaitu TKA keluarga PerCa (Perkawinan […]
Terkait dengan pendampingan yang dilakukan pengurus PerCa Indonesia kepada anggota, maka pada tanggal 1 April 2015 yang lalu, Ketua PerCa Indonesia, Juliani W. Luthan, didampingi oleh Melva Nababan (Ketua Dewan Pengawas) dan Ratna Asri Hartono (Membership) hadir bersama Ike Farida Law Firm dan Uli Aritonang Law Firm di dalam audiensi dengan Komisi III DPR, guna […]
Tanggal 16 Maret 2015, 4 orang perwakilan dari Perca Bali bertemu dengan tim kerja Sekretariat DPR RI dari Jakarta, yang datang melakukan studi dan survey di Bali dalam rangka mendapatkan masukan terhadap penyusunan naskah akademik dan draft awal RUU Perubahan Kewarganegaraan RI. Sebagai provinsi yang memiliki banyak populasi orang asing dan pelaku perkawinan campuran, Bali […]
Pengurus PerCa Indonesia bertemu dengan Dit. Capil Adminduk Kemendagri di Jakarta, bertukar pikiran dan menindak lanjuti acara Lingkar Diskusi yang telah digelar di Jakarta dan Balikpapan.
2 PerCa delegations (Ibu Ani Luthan & Ibu Melva Nababan) attending @ Jimly School of Law & Government — taking a crash course on Legislative Legal Drafting on 15 – 17 July 2014. MELVA NABABAN : Ketika pengurus Masyarakat Perkawinan Indonesia (PerCa Indonesia) mengadakan audiensi dengan Prof Jimly Assidique awal 2013 untuk meminta arahan beliau […]











